KONDISI POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

KONDISI POLITIK 

PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer yang Liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, dan masa ini disebut Masa demokrasi Liberal. Indonesia dibagi manjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang – undang Dasar Sementara tahun 1950 yang juga bernafaskan liberal. Akibat pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai – partai politik, karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multi partai.

             Demokrasi Liberal berlangsung selama hampir 9 tahun, dalam kenyataanya rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sisten Demoktasi Liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan pancasila. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan dekrit mengenai pembubaranKonstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950 karena dianggap tidak cocok dengan kedaan ketatanegaraan Indonesia. 

Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai hal berikut :

1. KONDISI SOSIAL BUDAYA SAAT MASA KABINET NATSIR

Kendala/masalah yang dihadapi kabinet saat ini sbb:
upaya memperjuangkan irian barat dengan belanda mengalami jalan buntu. selain itu timbul  berbagai masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir diseluruh wilayah Indonesia seperti gerakan DI/TII, gerakan Andi Aziz, Gerakan APRA,  dan Gerakan RMS. 

2. PADA MASA KABINET SUKIMAN TELAH TERJADI PERJANJIAN MSA. APA KEUNTUNGAN DAN AKIBAT BAGI BANGSA INDONESIaAA?

Belum semua dari program kerja Kabinet Sukiman terlaksana, telah terjadi mosi tidak percaya yang mengakibatkan kejatuhan kabinet Sukiman. Munculnya mosi tidak percaya disebabkan pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Merle Cochran. Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia berdasarkan Mutual Security Act (MSA) atau undang-undang kerja sama keamanan.

Kerja sama tersebut dinilai sangat merugikan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Kabinet Sukiman dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam Blok Barat. Oleh karena itu, DPR menggugat kebijakan Kabinet Sukiman. Akhirnya Kabinet Sukiman Jatuh dan mengembalikkan mandatnya kepada presiden.

3. PERISTIWA TANJUNG MORAWA

Peristiwa Tanjung Morawa adalah salah satu peristiwa berdarah yang cukup terkenal di Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Maret 1953. peristiwa ini terjadi pada masa KABINET WILOPO.

 Kedudukan Kabinet ini semakin terguncang karena adanya Perisiwa Tanjung Morawa yang ada di Sumatera Utara yang diduduki secara ilegal. Peristiwa Tanjung Morawa adalah peristiwa yang terjadi di Sumatera Utara pada tanggal 16 Maret 1953. Pada tahun 1953 Pemerintah RI karasidenan Sumatera Timur merencanakan untuk mencetak sawah percontohan di daerah bekas areal perkebunan tembakau di desa Perdamaian, Tanjung Morawa. Namun sayangnya, banyak penggarap liar sudah berhasil menduduki daerah tersebut.

Usaha pemerintah untuk memindahkan mereka dengan cara musyawarah pun gagal karena dihalangi oleh Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi massa PKI. Oleh karena itu pada tanggal 16 Maret 1953, pemerintah terpaksa menghancurkan wilayah itu dengan dijaga ketat oleh para barisan polisi. Untuk menghindari penghancuran itu BTI mengajak beberapa massa disekitar Tanjung Morawa. Mereka bersifat brutal sehingga aparat kepolisian pun mengeluarkan tembakan dan menyebabkan banyak korban luka-luka dan ada pula yang hingga tewas. Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953. Setelah Wilopo menyerahkan mandat, dikalangan partai politik terutama Masyumi dan PSI mengusulkan untuk membentuk kabinet presidensil dibawah pimpinan M.Hatta, namun Soekarno menolak usul tersebut dan tetap mencari formatur untuk membentuk kabinet yang baru.

4. DAMPAK DIJADIKANNYA PARTAI MASYUMI SEBAGAI PARTAI OPOSISI BAGI BIDANG POLITIK 

5. TUJUAN PEMILU 1 dan APAKAH DEMOKRASI TELAH DITERAPKAN DALAM PEMILU 1?

Tujuan diadakannya Pemilu 1955 ini didasarkan kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953, Pemilu 1955 ditujukan untuk memilih anggota parlemen atau DPR dan juga untuk memilih Konstituante. Konstituante sendiri adalah sebuah lembaga yang diberikan wewenang oleh negara untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. 

Sedangkan untuk jumlah kursi anggota DPR yang diperebutkan pada Pemilu 1955 adalah sebanyak 260 kursi. Dan untuk kursi konstituante berjumlah 520 atau dua kali lipat dari jumlah Anggota DPR dan ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.